Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih saat kunjungan kerja spesifik ke Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, Jawa Tengah, Kamis (3/7/2025). Foto: Hira/vel

PARLEMENTARIA, Semarang - Komisi X DPR RI melaksanakan kunjungan kerja spesifik ke Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, Jawa Tengah, Kamis (3/7/2025). Kunjungan yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah ini diterima langsung oleh Rektor Undip, Suharnomo, dan berfokus pada diskusi dengan para penulis proyek penulisan ulang sejarah Indonesia. 

Pemerintah menargetkan proyek ini rampung pada Agustus 2025 nanti. Target penyelesaian penulisan ulang sejarah Indonesia itu dirancang agar bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025.

Merespons hal itu, Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, mengapresiasi atas dinamika penulisan sejarah di Indonesia. "Alhamdulillah, saya kira ini kunjungan spesifik, bertemu dengan para penulis yang sedang digagas oleh Kemenbud. Saya mencatat dinamika ini bagus," ujar Fikri dalam forum tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Fikri menekankan pentingnya penulisan ulang sejarah secara berkala. Menurutnya, setiap masa memiliki perubahan, dinamika, serta geopolitik, sosial, dan ekonomi yang berbeda, sehingga perlu direkam ulang sehingga muatannya dapat komprehensif.

"Pertama, tidak ada absolutisme dalam penulisan sejarah, yang berarti penulisan sejarah harus terbuka bagi berbagai perspektif, setiap masa harus ditulis ulang, ada perubahan, ada dinamika, ada geopolitik, sosial ekonomi yang berbeda," tegas legislator dari daerah pemilihan IX Jateng (Kota Tegal, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes) ini.

Tak hanya itu, legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini mendorong agar penulisan sejarah tidak lagi menjadi monopoli pemerintah. Ia berharap semua pihak dapat berkontribusi dalam merekam peristiwa masa lalu.

"Sejarah tidak hanya ditulis pemerintah, semua pihak harus bisa menulis," tambahnya.

Selain itu, Fikri juga menyoroti perluasan spektrum dalam penulisan sejarah. Dia mengusulkan agar isu lingkungan turut diangkat dalam narasi sejarah. 

"Saya malah menitipkan isu lingkungan, kita ini butuh sejarah sedimentasi, misalnya berkurangnya hutan akibat pembalakan liar dan hilangnya spesies tertentu sebagai isu penting yang perlu dicatat dalam sejarah,” jelasnya.

Menurutnya, ilmu ekologi Undip juga dapat terintegrasi dalam penulisan sejarah, sehingga mampu memberikan gambaran utuh tentang interaksi manusia dengan lingkungannya. Perluasan spektrum hingga isu lingkungan menjadi krusial

Kemudian, Fikri menilai bahwa representasi sejarah tidak hanya terbatas pada geografi, melainkan harus mencakup demografi, termasuk gender, etnik, minoritas, hingga mayoritas.

Fikri juga mencontohkan pentingnya membaca buku sejarah secara objektif, terlepas dari suka atau tidak suka terhadap pandangan tertentu, demi kebutuhan informasi dan penilaian yang lebih mendalam. 

"Ini bukan tidak suka atau suka, menilai lebih objektif," pungkasnya. 

Gagasan ini diharapkan dapat memicu lahirnya karya-karya sejarah yang lebih komprehensif dan relevan dengan tantangan zaman.

Terakhir, Fikri berpesan agar Kementerian Kebudayaan bisa menjaga akuntabilitas dan transparansi program penulisan sejarah. "Menteri Kebudayaan diharapkan dapat menjaga akuntabilitas dan transparansi program penulisan sejarah,” pungkasnya. (hal/rdn)